Perbedaan yang sama: Bisnis mengatakan OSS belum mengakhiri perizinan yang kompleks

Setahun setelah penerapan sistem pengajuan tunggal online (OSS) online untuk perizinan bisnis, pebisnis mengklaim mereka belum mendapat manfaat dari sistem karena sama atau bahkan lebih rumit daripada yang lama dan lebih mahal.

Agen judi slot online – Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan pada hari Kamis bahwa banyak pemilik bisnis masih menghadapi prosedur berlapis dan rumit meskipun ada sistem OSS pengajuan tunggal online, yang seharusnya mengintegrasikan lebih banyak lisensi untuk meningkatkan layanan one stop lama. .

“UMKM [usaha mikro, kecil dan menengah], misalnya, harus mengeluarkan [ekstra] untuk mengikuti prosedur,” katanya di sebuah seminar yang diadakan oleh Otonomi Daerah Pengawas (KPPOD) di Jakarta.

Iwantono mengatakan pemerintah harus mempermudah jalan Judi slot online bagi bisnis untuk mendapatkan izin sehingga dapat meningkatkan investasi untuk mendukung ekonomi domestik. Penyederhanaan prosedur juga dapat mengatasi korupsi yang seringkali berasal dari birokrasi kompleks yang dihadapi oleh investor.

“OSS hanyalah permulaan, lebih dari itu adalah ‘hutan belantara’,” kata Iwantono, menggunakan metafora untuk menggambarkan proses perizinan bisnis di Indonesia.

Berbicara di acara yang sama, taipan Indonesia Sofjan Wanandi mengemukakan kekhawatiran tentang hasil implementasi OSS yang tidak memuaskan, yang berpotensi menghambat daya saing Indonesia dalam ekonomi global.

“Kita harus siap menghadapi persaingan global. Sementara itu, pemerintah daerah masih melakukan ‘bisnis seperti biasa’ dengan kesadaran rendah tentang betapa pentingnya investasi, ”kata Sofjan, yang juga memimpin dewan penasihat di KPPOD.

Dia mengatakan bahwa Indonesia perlu mereformasi peraturannya untuk menarik investor, menambahkan bahwa itu adalah tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan koordinasi mereka dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan bisnis.

“Jika tidak ada yang mau berinvestasi [di Indonesia], akan ada banyak pengangguran,” tambah Sofjan.

Sofjan meminta pemerintah pusat untuk lebih tegas sehingga pemerintah daerah akan mematuhi kebijakan dan tidak menduplikasi persyaratan. Dia berpendapat bahwa akan sulit untuk mencapai hasil yang baik jika “semua orang” bertindak sendiri.

“Pesaing kami berasal dari luar negeri, bukan dari negara kami. Kita harus menyiapkan [sumber daya] kita sendiri, ”tambahnya.

Meskipun hasilnya tidak memuaskan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih optimis tentang sistem tersebut. Oleh karena itu, ia berencana untuk meluncurkan versi terbaru, OSS 1.1, yang dianggap sebagai peningkatan sistem saat ini. Ini untuk mencakup beberapa peningkatan elemen data, database, dan tes penerimaan pengguna.

Selain itu, BKPM telah meluncurkan layanan intelijen bisnis terbarunya untuk menyediakan data yang dibutuhkan untuk memantau tren investasi. Hal ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam menganalisis keputusan yang akan dikeluarkan dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan wawasan terkait dengan kegiatan investasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *