‘Tidak apa-apa menjadi miskin’: Mengapa memerangi kemiskinan tetap menjadi tantangan di Indonesia

‘Tidak apa-apa menjadi miskin’: Mengapa memerangi kemiskinan tetap menjadi tantangan di Indonesia. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang mendarah daging di Indonesia meskipun negara tersebut berhasil memotong tingkat kemiskinannya ke tingkat satu digit untuk pertama kalinya pada tahun 2018.

Agen judi casino online – Pada September 2018, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,66 persen dari total populasi. Ini berarti bahwa sekitar 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Statistik Indonesia mengatakan bahwa ini adalah yang terendah yang pernah tercatat. Pada bulan September 2017, tingkat kemiskinan pada bulan September 2017 mencapai 10,12 persen, sekitar 26,58 juta orang miskin.

Pemerintah telah mendistribusikan manfaat tunai dan non tunai seperti mendistribusikan kartu untuk manfaat kesehatan dan diskon makanan untuk memberantas kemiskinan di daerah-daerah terpencil dan perkotaan. Namun di beberapa provinsi di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi tantangan.

Antropolog Amerika Clifford Geertz menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia terkait dengan kecenderungan sosial dan budaya orang-orang berpenghasilan rendah untuk berbagi. Dia menemukan orang miskin di Jawa cenderung berbagi aset Judi casino online terbatas di antara kerabat mereka, kebiasaan yang membuat mereka lebih miskin karena keluarga mereka semakin besar.

Sejalan dengan temuan Geertz, penelitian terbaru kami menemukan budaya masih memainkan peran utama di antara orang miskin Indonesia, terutama di Jawa. Kami menemukan penerimaan masyarakat terhadap kemiskinan adalah hambatan terbesar untuk memberantas kemiskinan di Yogyakarta dan Banten, keduanya di pulau Jawa yang berpenduduk paling banyak di Indonesia.

Penelitian dan temuan
Yogyakarta, sekitar 500 kilometer dari ibukota Indonesia, Jakarta, adalah provinsi termiskin di Jawa. Tingkat kemiskinannya mencapai 11,81 persen, lebih tinggi dari angka nasional.

Banten, provinsi paling barat Jawa, adalah wilayah terkaya keenam. Tingkat kemiskinannya mencapai 5,26 persen. Tetapi, banyak orang tidak dapat menemukan pekerjaan di sini setelah musim panen. Tahun lalu, tingkat pengangguran setelah periode panen mencapai 15,4 persen, lebih tinggi dari pada musim panen sebesar 13,7 persen. Kurangnya keterampilan dan pendidikan orang mencegah mereka mendapatkan pekerjaan lain di luar pertanian.

Rekan-rekan saya dan saya di Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia, melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Serang dan Pandeglang di Banten dan Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta, dari 2015 hingga 2017 untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-ekonomi yang menyebabkan kemiskinan.

Kami memilih kedua provinsi ini karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan nilai-nilai budaya yang kuat dari rakyat mereka.

Kami memberikan kuesioner kepada 1.198 peserta yang ditargetkan dan melakukan wawancara mendalam dengan 20 rumah tangga.

Penelitian kami menemukan bahwa sikap fatalistik orang-orang telah mencegah mereka keluar dari kemiskinan. Sebagian besar responden kami percaya menjadi miskin adalah takdir Tuhan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sikap ini diyakini berasal dari filosofi penerimaan orang Jawa yang disebut “nrimo”.

Kami juga menemukan bahwa sikap ini menyebabkan penyangkalan diri. Percaya bahwa berada dalam kemiskinan adalah pemberian Tuhan, sebagian besar responden kami mengklaim mereka tidak benar-benar miskin karena mereka selalu menemukan bantuan Tuhan melalui bantuan sosial dan dukungan keluarga.

Penyangkalan diri ini menciptakan masalah bagi upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut karena kesulitan dalam mengidentifikasi orang miskin yang tidak ingin mengakui bahwa mereka miskin.

Masalah multidimensi
Penelitian kami menunjukkan kemiskinan adalah masalah multidimensi, dan akar penyebab kemiskinan di setiap wilayah berbeda.

Temuan ini menjelaskan mengapa program pengentasan kemiskinan pemerintah gagal di beberapa provinsi. Pendekatan pemerintah satu ukuran untuk semua untuk kemiskinan dengan mendistribusikan uang tunai dan beras kepada orang miskin tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di beberapa daerah.

Penting untuk dipahami bahwa setiap provinsi dapat menghadapi masalah kemiskinan yang berbeda karena setiap daerah memiliki masalah kemiskinan yang berbeda. Masalah-masalah ini termasuk kurangnya akses ke layanan publik dan sumber daya alam yang langka.

Penelitian kami menunjukkan bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan sosial dan budaya untuk memahami seluruh masalah kemiskinan di suatu daerah. Memahami kemiskinan harus dimulai dengan mengidentifikasi hubungan antara orang-orang dan lingkungan sosial mereka.

Kami juga menyarankan pemerintah memberikan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial dan budaya ini. Distribusi bantuan sosial mungkin tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi di mana kemiskinan merupakan masalah budaya. Sebaliknya, pemerintah daerah dapat membuat program untuk melatih dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Pemerintah juga harus mengakui aset lokal sebagai solusi untuk kemiskinan. Misalnya, daerah pedesaan dapat fokus pada program yang mengolah tanah mereka agar lebih berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *